Gelar Rapat Paripurna Ke - 2 DPRK Aceh Besar Terima Rancangan KUA - PPAS APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2026

KOTA JANTHO - DPRK Aceh Besar menerima Rancangan KUA - PPAS APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna Ke - 2 DPRK Aceh Besar Masa Persidangan Ke - II Tahun Sidang 2025-2026, Senin (24/11/2025).

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi, A.Md didampingi Wakil Ketua Naisabur, S.Kom. dan dihadiri Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris beserta Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri dan Forkopimda.

Dalam penyampaiannya Abdul Mucthi menekankan bahwa KUA - PPAS 2026 harus mencerminkan semangat, yang pertama, efisiensi anggaran, memastikan setiap rupiah yang keluar memiliki output dan outcome yang jelas bagi rakyat. Yang kedua, responsivitas, anggaran harus peka terhadap isu-isu terkini, seperti pengendalian inflasi daerah, penurunan angka stunting, digitalisasi layanan publik, dan mitigasi bencana dan yang ketiga, transparansi, pengelolaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati Aceh Besar Muharram Idris, dalam pidatonya menyampaikan bahwa adapun tema pembangunan Kabupaten Aceh Besar untuk Tahun 2026 yaitu “Memacu Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Peningkatan Daya Saing SDM, dan Infrastruktur yang Terintegrasi” dengan 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2026 yaitu yang pertama, memperkuat infrasruktur untuk mendukung pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, yang kedua, pengembangan dan penguatan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan daya saing komoditi, yang ketiga, peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan tata kelola pemerintah dan peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing serta pelaksanaan nilai-nilai syariat islam dan yang keempat, peningkatan pelayanan publik dan penguatan kesadaran perlindungan sosial bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya Ketua DPRK mengajak kita semua memanfaatkan momen ini, “mari kita jadikan momentum penyusunan KUA - PPAS 2026 ini sebagai wujud komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan anggaran yang benar-benar pro-rakyat di Kabupaten Aceh Besar yang kita cintai ini”, tutup Abdul Muchti. (BPPUU)